Zakat Buku

Seminat LiterasiBeberapa bulan lalu, tepatnya Kamis, 24 April 2014, SMA 3 Annuqayah, salah satu lembaga/satuan pendidikan di lingkungan PP Annuqayah, mengadakan kegiatan seminar dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional 2014. Seminar tersebut bertajuk “Memajukan Kehidupan Bangsa dengan Jejaring Gerakan Literasi di Sekolah”. Adapun para pemateri dalam kegiatan ini adalah: Satria Dharma, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), aktivis Gerakan Literasi Sekolah; H. A. Nurhadi Mukri, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan; A. Dardiri Zubairi, Kepala MA Nasy’atul Muta’allimin, Gapura, Sumenep yang juga aktif dalam gerakan literasi. Acara inin dipandu langsung oleh kepala sekolah SMA 3 Annuqayah, M. Mushthafa.

Setelah mengikuti acara ini, saya membuat sebuah catatan. Ini dia:

GERAKAN LITERASI DAN ZAKAT BUKU
Oleh M. Faizi

“Perpustakaan sekolah itu harus ada pada tiap-tiap lembaga pendidikan. Bila tidak ada ruang perpustakaan, pakailah salah satu ruang kelas. Jika ruang kelas tidak ada, pakailah ruang pojok dengan rak bukunya. Jika tidak ada ruang pojok? Tutup saja sekolahnya!”

Pertanyaan retoris ini, dulu, pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Darji Darmodiharjo, mantan dirjen Dikdasmen, Depdiknas. Satire dan sarkastis kedengarannya. Namun, pesan yang hendak disampaikan itu sebetulnya sederhana, yakni betapa pentingnya semangat literasi (baca, tulis, [mungkin perlu ditambah dengan] mencatat) di sekolah yang perlambangnya disematkan kepada perpustakaan. Perumpamaan ini terkesan ekstrim—nilai satu perpustakaan dianggap lebih besar dibanding dengan semua ruang kelas di dalam satu sekolah—hanya jika kita tidak pernah mau tahu bagaimana bangsa-bangsa besar dalam sejarah peradaban manusia itu habis-habisan dalam menghidupkan literasi dan perpustakaan.

Hingga sekarang, pemerintah, di antaranya melalui Puskurbuk dan Balai Pustaka, terus melakukan peningkatan buku untuk masyarakat. Masalahnya: dapatkah penyebaran dan persebaran buku-buku yang disumbangkan itu terdistribusi dengan baik? Adakah buku-buku itu hanya berada di rak-rak buku perpustakaan dan sekolah-sekolah tertentu yang notabene memiliki akses khusus ke pusat bantuan? Gerakan literasi melalui buku hibah seringkali menemukan kendala di sini.

Tentang pentingnya membaca dan kebutuhan terhadap buku tentu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Data buram seputar rendahnya minat baca siswa Indonesia terhadap buku sastra yang pernah dilansir oleh Taufiq Ismail sehingga ia menempatkan siswa-siswa kita ke level “generasi nol buku” tidak perlu dicemaskan berlarut-larut (apalagi jika kita punya data tandingan untuk membantahnya, misalnya). Begitu pula, data minat baca masyarakat secara umum yang ditengarai dengan buruknya koleksi dan manajemen perpustakaan kita tidak perlu dikeluhkan terus-menerus. Berbuat untuk gerakan literasi (terutama di lingkungan lembaga pendidikan) mestinya lebih bergelora daripada mengutuk kegalauan yang tidak kunjung habis.

Salah satu upaya memuluskan gerakan literasi, terutama di sekolah/daerah tertinggal, adalah dengan menggugah kepedulian penerbit untuk program hibah buku. Hampir setiap penerbit dipastikan siap untuk ini. Untuk mengurangi penumpukan buku di gudangnya itu tidak harus selalu dengan cara dijual obral, melainkan juga disumbangkan.

Buku hibah ini bisa disisihkan dari buku-buku yang “tidak laku” dan atau yang “tidak sedang cetak ulang” jika masih mempertimbangkan untung-rugi. Kiranya, penerbit-penerbit sudah melakukan ini dengan menyumbangkan beberapa eksemplar bukunya namun hanya bagi mereka yang meminta (mengajukan proposal). Andaikan bagi-bagi buku seperti ini menjadi program khusus mereka, betapa kerennya!

Memang, ada kesulitan dalam program hibah; penerbit tidak mengantongi data calon sipenerima. Untuk itu, dibutuhkan semacam ‘agen’ yang bersifat nirlaba dan amanah untuk menjembatani penerbit dan sipenerima. Syaratnya adalah adanya asas saling percaya.

Sejatinya, hibah buku dari penerbit itu mirip cashback, yaitu pengembalian keuntungan pada konsumen (masyarakat). Sejauh ini, ada stigma, terutama kepada penerbit mayor dan distributor, bahwa mereka itu hanya meraup laba dari penulis dan pembeli tanpa umpan balik yang setimpal.

Nah, sekarang, bagaimana andaikan status ‘hibah’ itu ditingkatkan menjadi ‘zakat’? Jika hibah itu sukarela, maka zakat menjadi wajib hukumnya. Artinya, dengan analogi zakat, pemeratan buku dapat dicapai. Misalnya, adanya aturan yang mewajibkan setiap penerbit yang produksinya sudah mencapai ‘nishab’ (satuan jumlah yang harus dizakati) diwajibkan mengeluarkan “zakat buku”.

Baru-baru ini, di Jogjakarta, ada sebuah penerbit mayor melakukan aksi hibah buku secara massif. Program yang diberi judul #AKSI SEJUTA BUKU GRATIS TAMAN BACAAN (MARI BERBUAT SESUATU) di sebuah blog itu langsung disambut 1600-an komentar yang rata-rata hanya menyebutkan alamat sipenerima, serta sebagian ucapan terima kasih setelah paket diterima. Dengan program ini, bantuan buku cepat dirasakan karena tidak ada prasyarat apa pun, seperti kontrak tertulis, fotokopi identitas, dll. Hanya bermodal setor alamat dalam kotak komentar, 100 buku baru langsung didapat. Terlepas dari—misalnya—ada dugaan di kemudian hari bahwa aksi ini adalah bentuk baru promosi, toh apa salahnya? Para penerima jelas diuntungkan, terutama mereka yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan buku dari pemerintah dan instansi lain atau karena minimnya anggaran.

Nah, bagaimana jika ada sekian penerbit yang bisa melakukan hal serupa? Atau, bagaimana andai ada regulasi tentang “zakat buku”, baik itu dari IKAPI atau lembaga yang berwenang? Angka 1 juta eksemplar (sebagaimana disebutkan di atas) tentu merupakan angka yang besar kalau diuangkan. Namun, bagi penerbit besar, jumlah seperti itu masih layak andaipun kelak ada ‘nishab’ buku.

Dari sini kita tahu, sejatinya, masalah rendahnya minat baca masyarakat itu tidaklah sejajar dengan rendahnya kesadaran membacanya. Masalah terdapat pada daya beli yang rendah dan harga buku yang relatif tinggi. Jika di India harga buku terbilang murah dan di Mesir buku disubsidi pemerintah, harga buku di Indonesia ‘terasa’ mahal karena kita masih mendambakan kehidupan yang lebih layak (primer) di saat membeli buku masih masuk kategori sekunder, bahkan mungkin kebutuhan mewah bagi komunitas masyarakat lainnya. Kondisi ini dapat diibaratkan dengan zakat yang tujuannya adalah pemerataan, keadilan.

Apa yang telah dilakukan oleh beberapa penerbit dengan menghibahkan buku-bukunya untuk taman baca dan perpustakaan merupakan salah satu rukun gerakan literasi. Dan rukun lainnya adalah timbal-baliknya; sipenerima melakukan pengelolaan buku dalam bentuk taman baca dan perpustakaan untuk masyarakat. Adanya hubungan baik di semua pihak akan memuluskan gagasan ini. Dengan cara ini, investasi untuk masa depan bangsa dapat dibangun dari jauh-jauh hari; melalui gerakan literasi, lewat buku dan perpustakaan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s